Amuntai – Guna mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia menggelar kegiatan Advokasi Model Pelayanan Ramah Anak di Puskesmas se-Kabupaten HSU, Kamis (28/9).
Acara yang bertempat di Aula Hotel Balqis ini didasari atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang diantaranya juga bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pemenuhan hak kesehatan atas anak, serta bagaimana langkah-langkah membangun Puskesmas yang ramah anak di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Hal ini seperti disampaikan oleh Kepala DP3A HSU Hj. Gusti Iskandariah dalam pembukaan acara.
“Berdasarkan Surat Keputusan Bupati, diharapkan semua Puskesmas di Hulu Sungai Utara sudah ramah anak”, ujar Gusti Iskandariah.
Sementara itu, Plt. Seketaris Daerah Kabupaten HSU drh. H.Suyadi dalam sambutannya mengatakan, orang tua berperan penting dalam memberikan pengawasan terhadap anak, baik di tingkat lingkungan keluarga, masyarakat, dan sekolah agar terhindar dari berbagai ancaman khususnya Narkoba.
Selain itu, dalam sambutan tertulis Bupati HSU yang juga dibacakan oleh Plt Sekda HSU mengatakan, melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan pemerintah tentang pemenuhan hak kesehatan anak melalui pengembangan Puskesmas layak anak.
“Melalui program ini pula diharapkan segala hak anak dapat terpenuhi, baik sejak di dalam kandungan maupun pada masa-masa tumbuh kembangnya, sehingga menghasilkan anak-anak yang berkualitas”, lanjut Suyadi.
Acara ini diisi dengan penjelasan pemahaman menuju Puskesmas Layak Anak oleh pemateri dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Hendra Jamal’s, Shanez Alamudi dan Ratnawati. Para peserta pun aktif mengikuti tanya jawab.
Disamping diikuti oleh 15 perwakilan Puskesmas se-Kabupaten HSU, acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Bappelitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, PKK, BNN Kabupaten, Kantor Kemenag, Komisi Perlindungan Anak, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten HSU.
